Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan mengadakan dengar pendapat publik untuk melihat kembali perencanaan Teluk Jakarta.

Dengan adanya dengar pendapat nanti bisa saling didiskusikan, untuk jadwalnya mungkin di akhir Mei atau awal Juni mendatang

‎

‎Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‎Laksmi Wijayanti mengatakan, rencananya dengar pendapat dilakukan akhir Mei 2016.

Pembahasan juga tidak hanya fokus kepada pembangunan 17 pulau tetapi seluruh pulau yang langsung tergabung dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

‎

‎"Dengan adanya dengar pendapat nanti bisa saling didiskusikan, untuk jadwalnya mungkin di akhir Mei atau awal Juni mendatang," ujarnya, Senin (16/5).

‎

Dengan adanya banyak sektoral yang terlibat membawa program, rencana dan lainnya bisa diambil langkah apa saja yang sifatnya prioritas. Sehingga masyarakat dan publik bisa melihat hal mana yang dianggap atau tidak dianggap perlu nantinya.

‎Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Junaedi‎ mengatakan, pembangunan proyek NCICD bisa segera diselesaikan. Terlebih menurutnya ancaman badai La Nina di pantai utara Jawa yang sewaktu-waktu dapat mengancam.

"Kita akan koordinasi dengan camat agar masyarakat bisa ikut terlibat membantu program ini, nanti akan dijelaskan apa sih fungsi tanggul ini, sehingga dapat mengerti ini untuk kepentingan umum," tandasnya.